Wakili Mendagri, Sekjen Kemendagri Paparkan 6 Arahan Penting di Rakortekrenbang 2024

SURABAYA, RADARCIREBON.COM - Sekretaris Jenderal (Sekjen) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Suhajar Diantoro mewakili Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Muhammad Tito Karnavian memaparkan enam arahan penting pada Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Pembangunan (Rakortekrenbang) Tahun 2024.

Acara yang berlangsung secara hybrid dari Vasa Hotel Surabaya tersebut menghadirkan Kepala Badan Perencananaan Pembangunan Daerah (Bappeda) dari berbagai wilayah di Indonesia.

“Pak Menteri sebelum memutuskan tidak jadi berangkat kemarin, beliau berkirim salam takzim kepada kita semua dan Beliau sangat ingin hadir di sini, tapi karena hari ini ada rapat kabinet, maka saya dipanggil Beliau dan minta saya hadir langsung. Beliau memberikan arahan kepada saya dan saya mencatatnya ada enam arahan penting,” kata Suhajar, Senin 26 Februari 2024.

BACA JUGA:Per 1 Maret 2024, Syarat Pembuatan SKCK Harus Dilampirkan Kartu BPJS Kesehatan

BACA JUGA:Sarapan dengan Gizi Seimbang dari Omega 3 hingga 6 untuk Tumbuh Kembang Anak

BACA JUGA:Upaya Pertamina Patra Niaga Regional JBB Kurangi Emisi CO2 dan Gas Rumah Kaca

Enam arahan Mendagri tersebut meliputi, pertama, menjadi perencana yang berintegritas dan memuliakan efisiensi.

Suhajar menyampaikan, efisiensi merupakan prinsip dari manajemen. Berdasarkan buku terkait manajemen yang ia baca, pihak yang memenangkan persaingan adalah dia yang paling memuliakan efisiensi.

Ketika pemegang kekuasaan tidak mampu menjunjung efisiensi, maka dia akan disalip, ditikung, dan ditinggal oleh lawannya yang memuliakan efisiensi.

“Kenapa daerah-daerah bisa lebih maju dari daerah lain, kenapa sebuah perusahaan bisa mengalahkan perusahaan yang lain, hasil penelitian menunjukkan bahwa yang memenangkan persaingan adalah yang memuliakan efisiensi,” ujarnya.

BACA JUGA:Volume Transaksi Merchant QRIS Meningkat 400%, BRI Terus Perkuat Keamanan Bertransaksi

BACA JUGA:5 Rekomendasi Olahraga yang Cocok untuk Turunkan Kolesterol

BACA JUGA:1 Meninggal Dunia, Kecelakaan di Tol Cipali Hari Ini, 27 Februari 2024

Kedua, memastikan pembangunan yang berorientasi pada hasil. Suhajar menekankan agar hasil pembangunan benar-benar bermanfaat bagi rakyat.

Dia mencontohkan seperti di dalam proyek pembangunan jalan, harus bisa dirasakan manfaatnya oleh masyarakat, tidak malah menjadi mangkrak.

“Tolong pesan Pak Menteri di nomor dua jauh sangat mendalam, pastikan rupiah yang keluar betul-betul bermanfaat untuk rakyat,” terangnya.

Ketiga, peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) untuk mewujudkan kemandirian fiskal. Poin ini penting karena daerah-daerah yang memiliki PAD tinggi bisa memiliki keleluasaan untuk mengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sendiri.

BACA JUGA:Sering Mengalami Otot Kaku? Coba Atasi dengan 2 Cara Ini

BACA JUGA:Keseruan Gathering Nasional ke-2 WR Owners Indonesia, Nikmati Adventure Bersama WR155R di Tegal

Selain itu, Suhajar menjelaskan, PAD yang tinggi juga bisa menaikkan derajat otonomi daerah atau derajat politik desentralisasi untuk membangun daerah dan menciptakan inovasinya di daerah masing-masing.

“Pesan Pak Menteri yang nomor empat adalah wujudkan pemerintahan yang ramah investasi. Hari ini APBD Bintan pajaknya tertinggi dari hotel dan restoran di Bintan, karena Pemda sangat ramah hadirnya investasi ke dalam,” lanjutnya.

Kelima, pendidikan dan kesehatan sebagai jalan menuju kesejahteraan. Pada poin ini, Suhajar menekankan agar perencanaan dan pembangunan terkait pendidikan dan kesehatan harus dibuat secara baik.

Pelayanan pendidikan dan kesehatan ini diharapkan bisa menjangkau sampai ke daerah-daerah terpencil di seluruh Indonesia.

BACA JUGA:Keseruan Gathering Nasional ke-2 WR Owners Indonesia, Nikmati Adventure Bersama WR155R di Tegal

“Jadi kalau lebih maju ya memang pendidikan dan kesehatannya jalan lurus menuju kemajuan, tidak ada negara yang bisa memakmurkan rakyatnya kalau pendidikan dan kesehatannya buruk,” tuturnya.

Terakhir, keenam, pelayanan publik untuk mewujudkan keadilan. Suhajar menyampaikan, tugas melayani masyarakat merupakan pekerjaan bersama.

Pelayanan publik yang efektif akan memudahkan masyarakat, apalagi ketika dihubungkan dengan teknologi melalui Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

BACA JUGA:5 Sikap agar Tidak Mudah Insecure di Usia Sekarang

“Mal Pelayanan Publik yang ada tolong di-connecting-kan dengan teknologi. Jadikan layanan elektronik, nanti lebih luas lagi SPBE.”

“Ini tanggung jawab Anda bersama, Bappeda tolong Anda yang memegang tangan kanannya kepala daerah untuk anggaran, Anda bertanggung jawab untuk itu,” tandasnya. (*)

Sumber: reportase